Dengan memanfaatkan seperempat luasan hutan yang didalamnya terdapat Sumber Daya Alam seperti emas, nikel, aspal yang berkualitas, Sultra bisa membuat Negara ini jauh lebih sejahtera. Hal ini diungkapkan Gubernur Sultra, Nur Alam SE, dihadapan seluruh Dekan Fakultas Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, saat menutup acara Semiloka Forum Komunikasi Dekan FKIP se Indonesia di Rujab Gubernur.

Bahkan dengan potensi sumber daya alam dibidang pertambangan ini, tanpa kerja pun Negara bisa mendapat penerimaan sebesar Rp. 12 Triliun penerimaan Negara bukan pajak dibanding dengan hutang luar negeri sebesar Rp. 1,6 Triliyun. "Sultra saja bisa buat repoblik ini sejaterah, saya sudah menghitung emas, nikel, aspal dari luasan yang tidak keseluruhan kita gunakan. Penerimaan negara bukan pajak artinya kita tidak perlu kerja, kita hanya menerima PNDP, kita sudah dapat Rp. 12 ribu triliun. Sementara utang luar negeri saja sebesar Rp, 1600 triliun itu baru PNDP, belum penerimaan bagi hasil dana rofi, kondef, belum lagi kalau dikelola oleh BUMN, BUMD," jelas Nur Alam.

Lanjut Nur Alam, Sultra merupakan masa depan Indonesia, apalagi interkoneksi antara Sultra dan Papua dibelah oleh arki empat dan pertemuan arki tiga perairan internasional, sehingga dengan sumber daya alam yang dimiliki Negara ini, sudah sepantasnya bangsa ini membebaskan biaya sekolah untuk semuar warga Negara indonesia.

"Kalau mau jujur pantas bangsa ini membebaskan biaya sekolah kepada seluruh WNI, uang kita seudah banyak bersumber dari APBN, APBD provinsi dan Kabupaten, serta dana bantuan cukup banyak, tapi apakah itu sudah dikelolah secara optimal dengan sistem singkronisasi, koordinasi interaksi, integrasi, namun jika ini masing-masing berjalan sendiri, itu sulit. Di Sultra sendiri dibuktikan itu bisa berjalan tanpa mengganggu program lain yang sudah disetting dengan program baru yakni bahteramas. Pendidikan gratis, kesehatan gratis rawat inap kelas tiga dirumah sakit provinsi dan kabupaten sudah berlaku," terang Nur Alam. Selain itu, dihadapan seluruh dekan FKIP ini, Nur Alam mengungkapkan, pemda Sultra telah memberikan dana pembangunan bantuan block grant untuk setiap kelurahan sebesar Rp. 100 juta tiap desa dan kelurahan.

Menurut pasangan Saleh Lasata ini, bantuan tersebut merupakan bentuk interaksi antar pemerintah provinsi dan kabupaten didalam pelaksanaan desentralisasi fiscal dan pembinaan organisasi bawahan bisa berjalan dengan baik. (AISAH)